Gamblegrid.id – Komando Daerah Militer Kodam IX/Udayana memutuskan membatalkan status keprajuritan Aloysius Dalo Odjan, seorang prajurit yang berasal dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Keputusan tersebut diambil setelah muncul dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP.
Kepala Penerangan Kodam Udayana Widi Rahman menjelaskan bahwa pihaknya segera melakukan penyelidikan internal setelah informasi mengenai kasus tersebut mencuat di publik.
Menurut Widi, investigasi dilakukan secara menyeluruh dengan prinsip objektivitas dan transparansi untuk memastikan kebenaran fakta yang ada.
Dugaan Pemalsuan Dokumen Saat Proses Rekrutmen
Hasil pemeriksaan internal menemukan bahwa Aloysius yang sebelumnya berpangkat Prada dan sedang mengikuti pendidikan lanjutan diduga memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi hukum sebenarnya.
Informasi tersebut berkaitan dengan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Polda Nusa Tenggara Timur. Dalam prosesnya, terdapat dugaan ketidaksesuaian data mengenai status hukum yang bersangkutan.
Berpotensi Melanggar Pasal Pemalsuan Dokumen
Menurut pihak Kodam, tindakan tersebut berpotensi melanggar aturan hukum terkait pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan berbagai pertimbangan dari pimpinan TNI AD, keputusan akhirnya diambil untuk mencabut status keprajuritan yang bersangkutan.
Keputusan Resmi dari Pimpinan TNI AD
Pembatalan status prajurit tersebut ditetapkan melalui perubahan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan keputusan itu, status keprajuritan Aloysius resmi dicabut dan yang bersangkutan dikembalikan menjadi warga sipil.
Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen TNI AD dalam menjaga integritas serta kedisiplinan dalam proses pembinaan dan rekrutmen prajurit.
Kasus Dilimpahkan ke Kepolisian
Saat ini, Aloysius telah diserahkan kepada Polres Flores Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak Kodam Udayana juga mengingatkan masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang publik dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum dipastikan kebenarannya.
TNI AD menegaskan akan terus menjaga transparansi serta profesionalitas dalam setiap proses penegakan aturan terhadap anggotanya, termasuk memberikan sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum.
