Gamblegrid.id – Pemerintah Indonesia resmi memutus akses untuk sementara terhadap Grok, fitur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik xAI yang terintegrasi di Platform X, pada Sabtu (10/1/2026). Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya keresahan masyarakat publik terkait maraknya pornografi berbasis AI dan praktik deepfake seksual nonkonsensual yang dinilai membahayakan masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), yakni Meutya Hafid, memberikan komentar dan menegaskan bahwa kebijakan pemblokiran ini merupakan bentuk tanggung jawab dari negara dalam melindungi Hak Asasi Manusia, martabat, dan keamanan warga negara di ranah digital. Menurutnya, praktik deepfake seksual—yakni pembuatan konten pornografi dengan menggunakan wajah seseorang tanpa izin, termasuk bentuk kekerasan seksual berbasis siber yang dampaknya bisa sangat merusak secara psikologis dan sosial terhadap individu atau golongan.
Dinilai Terlalu Permisif dan Minim Pengamanan
Sorotan pemerintah tertuju pada fitur image generation Grok yang dinilai terlalu permisif dan belum dilengkapi mekanisme pengamanan yang memadai. Meski pihak xAI mengklaim fitur tersebut hanya dapat diakses oleh pengguna berbayar, pemerintah menilai masih terdapat celah yang memungkinkan penyalahgunaan teknologi untuk memproduksi konten asusila. Komdigi menegaskan bahwa tanggung jawab moderasi tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada pengguna, melainkan harus menjadi kewajiban penyelenggara sistem elektronik.
Indonesia Sejalan dengan Tekanan Regulator Global
Langkah Indonesia ini sejalan dengan kritik yang berkembang di tingkat global. Sejumlah negara seperti Inggris, Uni Eropa, dan India, telah menyuarakan consent dan keprihatinan terhadap lemahnya pengawasan konten AI di Platform X. Di India, pemerintah setempat bahkan mengancam akan mencabut status safe harbor yang selama ini melindungi Platform X dari tuntutan hukum atas konten pengguna. Sementara itu, Uni Eropa menuntut xAI untuk menyimpan dan membuka dokumentasi teknis Grok guna kepentingan audit dan pengawasan regulator.
Dasar Hukum Pemblokiran dan Panggilan untuk Platform X
Di dalam negeri, pemutusan akses Grok merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Regulasi tersebut mewajibkan setiap PSE untuk memastikan sistem yang dikelolanya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melayangkan panggilan resmi kepada manajemen Platform X untuk memberikan klarifikasi terkait dampak negatif penggunaan Grok di Indonesia. Pemerintah juga menuntut pemaparan langkah mitigasi konkret, termasuk penguatan sistem penyaring konten dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan AI.
Pemerintah Tegaskan Inovasi AI Harus Sejalan dengan Etika
Pemerintah menegaskan bahwa pemblokiran ini bersifat sementara waktu dan dapat berubah/dicabut apabila Platform X memenuhi kewajiban pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia mendukung inovasi teknologi, akan tetapi tidak akan mentoleransi pengembangan kecerdasan buatan yang mengabaikan etika, moralitas, hukum, dan keselamatan masyarakat.
