Gamblegrid.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyampaikan bahwa pemerintah telah memetakan puluhan perlintasan sebidang di Pulau Jawa dan Sumatera yang membutuhkan penanganan segera. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan keselamatan transportasi kereta api setelah terjadinya evaluasi terhadap insiden kecelakaan di Bekasi Timur.
Menurut AHY, terdapat sekitar 76 titik perlintasan yang dinilai perlu mendapatkan pembangunan infrastruktur tambahan, seperti flyover maupun underpass. Selain itu, beberapa lokasi juga membutuhkan pemasangan palang pintu untuk meminimalkan risiko kecelakaan antara kendaraan dan kereta api.
Evaluasi Kecelakaan Bekasi Timur Jadi Pemicu Percepatan Penanganan
Pemerintah Fokus pada Titik Rawan dan Perlintasan Ilegal
AHY menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur baru, tetapi juga akan menutup sejumlah perlintasan ilegal yang berada di area berbahaya. Penutupan dilakukan untuk mengurangi potensi kecelakaan yang sering terjadi di jalur perlintasan tanpa pengamanan memadai.
Ia menambahkan, modernisasi sistem transportasi kereta juga terus dilakukan melalui pembaruan sistem persinyalan dan peningkatan teknologi operasional. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perjalanan kereta yang lebih aman dan efisien.
Keselamatan Transportasi Publik Jadi Prioritas Utama
Konektivitas Wilayah Dinilai Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Dalam keterangannya usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, AHY menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam pengembangan transportasi publik.
Menurutnya, konektivitas antarwilayah yang baik akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur transportasi yang aman dan modern dinilai dapat membuka lebih banyak peluang usaha, memperlancar distribusi barang, hingga meningkatkan mobilitas masyarakat.
Pemerintah pun berkomitmen untuk mempercepat penanganan perlintasan sebidang yang dianggap rawan demi menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi di berbagai wilayah Indonesia.
