Gamblegrid.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam perkembangan terbaru, lembaga antirasuah menerima pengembalian dana dari mantan staf ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, Robby Kurniawan.
Dana yang dikembalikan tersebut diduga berkaitan dengan aliran uang dalam perkara suap proyek perkeretaapian yang tengah diselidiki KPK.
KPK Terima Pengembalian Uang Ratusan Juta Rupiah
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik melakukan pemeriksaan sekaligus penyitaan terhadap uang yang dikembalikan oleh Robby Kurniawan. Pengembalian tersebut disebut bernilai ratusan juta rupiah.
Menurut KPK, uang itu diduga diterima Robby melalui pihak lain berinisial BB. Namun hingga kini, identitas lengkap sosok tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat.
Penyidik Masih Telusuri Aliran Dana
KPK menegaskan proses penyidikan belum berhenti pada satu pihak saja. Penyidik masih mendalami kemungkinan adanya aliran dana kepada pihak lain di lingkungan Kementerian Perhubungan maupun pihak terkait lainnya.
Pemeriksaan terhadap sejumlah saksi juga terus dilakukan guna mengungkap pola distribusi uang dalam proyek-proyek perkeretaapian tersebut.
Dugaan Pengumpulan Fee Proyek Jadi Fokus Penyidikan
Sebelumnya, KPK juga memeriksa beberapa saksi yang diduga mengetahui praktik pengumpulan fee dari proyek-proyek DJKA. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Ushadi Laksana, karyawan PT Len Railway Systems (LRS).
Penyidik mendalami dugaan bahwa fee proyek dikumpulkan sebelum kemudian disalurkan kepada pihak tertentu di Kementerian Perhubungan.
Peran Individu dalam Pengumpulan Fee
KPK menyebut pengumpulan fee proyek dilakukan dengan peran aktif sejumlah individu. Dalam pemeriksaan, penyidik mendalami keterlibatan saksi secara personal dalam proses pengumpulan dana tersebut.
Selain Ushadi Laksana, KPK juga memeriksa Muchamad Hicmat selaku pemilik PT Dwifarita Fajarkharisma dan PT Hapsaka Mas. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kasus Korupsi DJKA Berawal dari OTT Tahun 2023
Kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian ini pertama kali mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Tengah.
Dari hasil pengembangan perkara, KPK menemukan dugaan praktik serupa di sejumlah wilayah lain seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi.
Sudewo Jadi Salah Satu Tersangka
Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif Sudewo sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.
KPK memastikan penyidikan akan terus dikembangkan untuk menelusuri seluruh pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan dana terkait proyek-proyek di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan.
