Gamblegrid.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sengketa tanah di wilayah tujuan wisata berpotensi besar menjadi ladang praktik korupsi. Penilaian ini mencuat setelah terungkapnya kasus dugaan suap pengurusan perkara lahan yang melibatkan pimpinan Pengadilan Negeri Depok.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut persoalan pertanahan di daerah wisata kerap diwarnai konflik kepemilikan, mulai dari sertifikat ganda hingga perebutan lahan, sehingga rawan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu.
Ia mencontohkan kawasan Puncak dan wilayah sekitarnya yang sering menjadi lokasi sengketa akibat tingginya nilai ekonomi tanah.
KPK Siap Telusuri Sengketa Lahan di Berbagai Daerah
Lokasi Perkara di Depok Berdekatan dengan Area Wisata
Menurut Asep, KPK tidak menutup kemungkinan akan memperluas penyelidikan ke sejumlah wilayah lain, terutama area yang memiliki potensi pengembangan bisnis pariwisata.
Dalam kasus Depok, objek tanah yang disengketakan berada di kawasan Tapos, yang lokasinya berdekatan dengan wilayah wisata. KPK menilai faktor tersebut berkaitan erat dengan rencana bisnis pihak perusahaan yang menginginkan penguasaan lahan secara cepat.
Ia menambahkan bahwa percepatan eksekusi lahan diduga menjadi motivasi utama terjadinya praktik suap, karena perusahaan ingin segera mengelola tanah tersebut untuk kepentingan usaha.
Perusahaan Ingin Eksekusi Cepat Demi Rencana Bisnis
Uang Suap Diduga Jadi Jalan Pintas
KPK mengungkap bahwa PT Karabha Digdaya (KD) berupaya mempercepat proses hukum agar kepemilikan lahan bisa segera beralih. Langkah itu diduga ditempuh dengan memberikan sejumlah uang kepada aparat peradilan.
Dalam perkara ini, pimpinan PN Depok disebut meminta imbalan sebesar Rp1 miliar, meski akhirnya hanya disepakati Rp850 juta.
Dana tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan dokumen eksekusi pengosongan lahan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan pada Januari 2026.
Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Pimpinan Pengadilan hingga Direksi Perusahaan Terjerat
Operasi tangkap tangan KPK pada Kamis (5/2) menjerat Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan. Keduanya kini berstatus tersangka bersama tiga pihak lainnya, yakni:
-
I Wayan Eka Mariarta (EKA) – Ketua PN Depok
-
Bambang Setyawan (BBG) – Wakil Ketua PN Depok
-
Yohansyah Maruanaya (YOH) – Jurusita PN Depok
-
Trisnadi Yulrisman (TRI) – Direktur Utama PT Karabha Digdaya
-
Berliana Tri Ikusuma (BER) – Head Corporate Legal PT KD
KPK memastikan proses hukum terus berjalan dan membuka peluang pengembangan perkara, termasuk penelusuran sengketa lahan lain yang berada di kawasan strategis pariwisata.
